DI KABUPATEN Bulukumba terdapat 1.018 orang jumlah penduduk penyandang disabilitas. 8,34 persen dari mereka belum memiliki KTP-el, 75,24 persen belum memiliki KK dan 60,12 persen dari anak-anak mereka belum memiliki akte kelahiran. Penyebab mereka perekaman KTP-el, secara internal keluarga menutup akses bagi  anggota keluarga penyandang disabilitas untuk mengurus sendiri administrasi kependudukannya. Fakta salah seorang keluarga disabilitas, ada yang di pasung oleh keluarganya dan tidak diperbolehkan berinteraksi dengan masyarakat lainnya. Masih ada pandangan tradisional masyarakat terhadap anggota keluarga disabilitas yang dianggap kutukan dan orang lain tidak boleh mengetahui. Selain itu, peralatan pendukung masih terbatas untuk menjangkau penyandang disabilitas.   

Pemecahan masalah tersebut melalui inovasi Administrasi Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas, atau “Adminduk Inklusif”. Inovasi ini merupakan respon Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memenuhi standar pelayanan tanpa diskriminatif. Pelayanan dilaksanakan secara terpadu, berupa kemudahan akses perekaman biometrik KTP-el bagi penyandang disabilitas. Pelayanan yang mencakup pendataan, penjemputan, dan pelayanan perekaman biometrik KTP-el. Pendataan dilakukan oleh Dinas Sosial, penjemputan dilakukan oleh PPDI dan PMI Cabang Bulukumba. Pasca pelayanan, Dinas Kesehatan dan BPJS kemudian mengambil peran berupa rekomendasi dan penerbitan kartu BPJS Kesehatan. Bagi Penyandang disabilitas diberikan kemudahan layanan prima tanpa mengikuti antrian dan berkas persyaratan perekaman sebelumnya telah diverifikasi oleh operator.

Sebelum inovasi dilaksanakan, warga masyarakat penyandang disabilitas tidak memperoleh layanan administrasi kependudukan, mereka dianggap sepele, hak-hak layanan tidak terpenuhi. Setelah inovasi Adminduk Inklusif diimplementasikan, semua warga tanpa kecuali memperoleh akses yang sama terhadap layanan administrasi kependudukan. Jumlah penyandang disabilitas yang telah memiliki KTP-el meningkat tajam dari tahun 2016 kepemilikian  KTP-el dari 85 orang, meningkat menjadi 223 orang pada awal tahun 2018. Melalui kerjasama lintas sektor, penyandang disabilitas juga dapat mengakses pengobatan gratis, pendidikan gratis, bantuan bedah rumah, dan bantuan sosial lainnya. Secara internal, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki dokumentasi data penduduk berdasarkan jenis kecacatan dan meningkatkan capaian kepemilikan KTP-el secara kumulatif.