KESULITAN memulai usaha yang ditandai dengan buruknya pelayanan perizinan dan iklim investasi yang tidak kondusif menjadi pendorong Pemerintah Kabupaten Barru membentuk pelayanan terpadu satu pintu dalam bentukKantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal (KP3M).  

Pembentukan kantor tersebut disertai dengan berbagai reformasi layanan. Salah satunya layanan untuk memudahkan investor menanamkan modalnya di Kabupaten Barru. Perbaikan iklim investasi melalui peningkatan kewenangan PTSP, perbaikan regulasi perizinan, tata kelola pelayanan, dan penyederhanaan Kerjasama dengan seluruh stakeholders yang terkait telah memberikan kontribusi yang sangat signikan terhadap perkembangan investasi, iklim usaha, legalitas usaha dan peningkatan tata kelola layanan, kualitas SDM, pengawasan, transparansi, akuntabilitas serta perubahan budaya kerja aparatur terhadap kualitas layanan.

Inisiatif yang dilakukan bersifat partisipatif dengan melibatkan kelompok kerja perizinan yang dibentuk dan dibantu oleh dukungan instansi teknis, LSM, Asosiasi Usaha dan CSO lainnya dengan tujuan membangun dukungan yang lebih luas untuk reformasi, pemetaan masalah dan menerima masukan dari berbagai sudut pandang termasuk dari sektor swasta.

Selain itu untuk mendukung reformasi dari internal PTSP juga dilakukan pengembangan kualitas SDM, peningkatan sumber pembiayaan dan perbaikan infrastruktur fisik. Hal ini telah menghasilkan berbagai perubahan yang tetap didasari oleh regulasi yang mendukung keberlanjutan dari setiap program yang dihasilkan. Peran aktif masyarakat dan CSO turut berkontribusi menciptakan keberlanjutan program.

Dampak yang telah dihasilkan dari perbaikan layanan dan penyederhanaan perizinan ini telah direplikasi oleh beberapa kabupaten baik di dalam maupun di luar propinsi. Sehingga diharapkan terjadi perubahan layanan dan tata kelola yang lebih baik untuk pelayanan perizinan satu pintu di berbagai daerah. 

 

Sumber: Top 99 SINOVIK 2014