MENGACU pada Amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan. Pemberian Otonomi Luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui Otonomi Luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan Prinsip Demokrasi, Pemerataan, Keadilan, Keistimewaan dan Kekhususan serta Potensi dan Keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula Prinsip Otonomi yang Nyata dan Bertanggung jawab, dimana untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.

Berbagai upaya dalam rangka peningkatan Pelayanan Publik, Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Sulawesi Selatan menuntut kebutuhan Dana Pembangunan yang terus bertambah setiap tahun. Untuk itu, upaya Optimalisasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah merupakan persoalan yang sangat mendasar bagi pemerintah daerah, khususnya dalam era Otonomi Daerah dan Desentralisasi Kewenangan Penyelenggaraan Pemerintahan. Pendapatan Daerah sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu.

Untuk itu salah satu upaya untuk melakukan terobosan inovasi pelayanan publik, maka Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan mengusulkan Kegiatan Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017 yaitu “SAMSAT CARE” dalam Wilayah Samsat Makassar yaitu modifikasi dari pelayanan publik yang telah ada. Program ini juga seiring dengan Program Pemerintah Kota Makassar yakni Membangun Makassar Dua Kali Tambah Baik menuju Makassar Kota Dunia. Dengan kategori Inovasi Pelayanan Publik yang diusulkan yakni Pelayanan yang Inklusif, yaitu inovasi pelayanan publik yang menggambarkan pelayanan yang terbuka dan tidak diskriminatif.