Pengaduan masyarakat lewat aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) belum maksimal.

Sepanjang tahun 2018, Pemprov Sulsel hanya menerima 303 aduan saja, itu sudah termasuk dari kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut Kota Makassar mengelola 150 aduan, sedangkan kabupaten/kota lainnya di bawah 45 aduan.Tahun ini, pengelolaan dialihkan dari Inspektorat Sulsel ke Dinas Kominfo.

Saat ini, Tim Pengelola LAPOR! Dinas Kominfo mengelola 28 aduan yang belum terdisposisi. Rendahnya jumlah aduan karena masyarakat belum menggunakan asplikasi ini secara maksimal.

Olehnya, Dinas Kominfo menggandeng sejumlah elemen, melakukan sosialisai secara masif ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk menyasar media.

Seperti yang digelar, di Warkop Rumah Independen, Jumat, 19 Juli, sore tadi.

Kegiatan yang menghadirkan perwakilan media lokal sebagai peserta ini, menghadirkan, Kabid e-Government Dinas Kominfo Sulsel, Lukmamuddin bersama tim pengelola LAPOR!.

Ada juga Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulsel, Subhan Djoer dan Provincial Advisor dari Transformasi-Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Fadiah Mahmud.

Kabid e-Government Dinas Kominfo Sulsel, Lukmamuddin mengatakan aduan yang masuk akan ditindaklanjuti, hasilnya akan dijadikan masukan untuk memperbaiki pelayanan publik.

Penanganan pengaduan yang efektif dan memberikan penyelesaian bagi masyarakat berkontribusi secara langsung terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik dan memperkuat fungsi pelayanan publik. “Jadi aduan yang masuk, bersifat evaluasi bagi perbaikan pelayanan publik di Sulsel,” ujarnya.

Provincial Advisor dari Transformasi-Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Fadiah Mahmud menambahkan, selama ini keluhan yang paling dominan masuk di LAPOR! adalah soal infrastruktur.

Sedangkan, kata dia, pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, tidak terlalu menonjol. “Manfaat layanan aduan ini, bagi masyarakat mereka merasa dihargai ketika aduan ditindaklanjuti.

Sementara, bagi pemerintah, lebih memudahkan terutama OPD dalam membuat perencanaan kegiatan atau program,” jelas, Ketua LPA Sulsel ini.

 

Sumber: https://fajar.co.id/2019/07/19/lapor-layanan-aduan-pemprov-belum-maksimal/