Pelayanan publik saat ini dihadapkan kondisi yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat. Tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang lebih baik lebih dan dekat dan lebih murah menjadi harapan dan dambaan bagi masyarakat. Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan pada sektor perikanan dan kelautan yang menjadi kewenangan penerbitannya pada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menjadi kendala khususnya bagi pelaku usaha pada sektor perikanan dan kelautan yang harus menempuh jarak yang jauh ke ibukota provinsi untuk mengurus perizinan dan non perizinan tentunya sangat tidak effektif dan effesien baik secara finansial dan waktu. Masyarakat harus bolak balik dari kabupaten/kota ke ibukota provinsi sulawesi selatan untuk mengurus perizinan pada sektor kelautan dan perikanan. Dari total perizinan dan non perizinan yang diterbitkan DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 sebanyak 2.585 izin sektor kelautan dan perikanan yang diterbitkan melalui SIMKADA atau 11.59 % dari total izin yang diterbitkan yang menjadi kewenangan Provinsi Sulawesi Selatan dan dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, 39,37% izin kelautan dan perikanan berasal dari Kabupaten Sinjai.
Dengan hadirnya inovasi Gesit-19 (Gerai Perizinan Sektor Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan) ditandai dengan penanda tanganan perjanjian kerjasama antara Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kepala DPMPTSP Kabupaten Sinjai pada 19 Desember 2018 sebagai perwujudan membangun kolaborasi dan kemitraan dalam mendekatkan pelayanan pada kawasan perikanan kabupaten sinjai sebagai pilot project dan pada tahun 2020 dilakukan replikasi kebijakan pada 24 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan sebagai pengembangan gerai secara terintegrasi dengan sektor ESDM dan peternakan melalui penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama.
Dengan hadirnya Gesit-19 sebagai implementasi dalam mewujudkan pemerintah yang ramah investasi dan bersih melayani dan juga sebagai bentuk sinergitas dan kemitraan antara pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan pemerintah Kabupaten/kota di Sulawesi Selatan yang menjawab tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik.